Prosedur Investasi Asing di Indonesia

“Saat ini, BKPM dapat memberikan persetujuan Izin Prinsip atau Izin Investasi kepada investor asing, sebelum PT didirikan.”

Untuk mempermudah Investor Asing melakukan investasi di Indonesia, Pemerintah merevisi ketentuan mengenai Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal yang telah berlaku. Seperti yang kita ketahui, Izin Prinsip Penanaman Modal (“Izin Prinsip”) merupakan izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai atau melanjutkan usaha.

Sebelum adanya Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2016 (“Perka BKPM No. 6/2016”), Izin Prinsip hanya diberikan kepada Investor Asing ketika PT sudah terbentuk. Sedangkan saat ini, BKPM juga memberikan persetujuan Izin Prinsip atau Izin Investasi kepada investor asing, sebelum PT didirikan.

Selengkapnya

Nomor Induk Kepabeanan Dalam Kegiatan Ekspor Impor

Dalam Kegiatan ekspor dan impor perlu diperhatikan mengenai legalitas yang harus dimiliki.  Dari sekian banyak legalitas, salah satu dokumen perizinan yang wajib dimiliki adalah Nomor Induk Kepabenan (“NIK”). Hal mana Perusahaan atau perorangan yang akan melakukan kegiatan impor atau ekspor, dan akan memasukkan barang ke wilayah Pabean Indonesia, wajib terlebih dahulu memiliki NIK.

Kewajiban memiliki NIK diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 Tentang Registrasi Kepabeanan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-10/BC/2014 tentang Petunjuk pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.

Selengkapnya

Mekanisme Buka Blokir API Sesuai Permendag 70 2015

LEWAT WAKTU PENYESUAIAN IZIN IMPOR? TIDAK USAH KHAWATIR, BERIKUT TATA CARA PENGURUSAN API SETELAH 30 JUNI 2016.

Sebagaimana diketahui bahwa pada bulan-bulan sebelum tanggal 30 Juni 2016, para pengusaha dan/atau perusahaan di Indonesia yang melakukan kegiatan impor, berlomba-lomba untuk sesegera mungkin melakukan penyesuaian Izin Impornya, yaitu Angka Pengenal Impor (“API”) sebagaimana kewajiban ini diamanatkan dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Perdagangan 70 tahun 2015 tentang Angka Pengenal Impor (“Permendag No.70/2015”).

Selengkapnya

Nomor Pendaftaran Barang, Dokumen Impor pengawasan Pra Pasar dan Pengawasan di Pasar

Pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan upaya penyederhanaan terhadap perizinan Impor, namun demikian upaya penyederhanaan dimaksud bukan berarti melonggarkan terhadap pengawasan barang Impor.

Melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.72/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.14/M-Dag/Per/3/2007 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan (“Permendang 72/9/2015”), Pemerintah Indonesia bermaksud untuk meningkatkan daya saing industri nasional, dengan mencabut dan memperbaharui beberapa kententuan perizinan khususnya terkait pengawasan pra pasar terhadap barang impor yang diwajibkan memenuhi Standar Nasional Indonesia (“SNI”).

Selengkapnya