Pengusaha Sawit Penting Ketahui Aturan Inpres Moratorium Ini

Pengusaha Sawit Penting Ketahui Aturan Inpres Moratorium Ini

Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 (Inpres 8/2018) terkait penundaan sementara (moratorium) izin tanaman sawit. Moratorium tersebut sebenarnya sudah direncanakan semenjak April 2016 lalu. Namun baru dilaksanakan mulai September 2018 lalu. Moratorium tersebut berlaku paling lama untuk tiga tahun ke depan.

 

Moratorium tersebut bertujuan untuk hilirisasi dan peremajaan tanaman sawit. Selain itu, Pemerintah hendak menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembenahan perizinan yang ada. Pemerintah berharap dengan moratorium izin tanaman sawit, maka tanaman sawit milik masyarakat bisa terdongkrak tingkat produktivitasnya.

 

Adapun, pengaturan di dalam Inpres 8/2018 tersebut yang patut diperhatikan lebih lanjut adalah sebagai berikut.

 

Inpres 8/2018 ini ditujukan untuk sejumlah perangkat, baik perangkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Perangkat Pemerintah Pusatnya antara lain: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Menteri Dalam Negeri.

 

Sementara itu, perangkat Pemerintah Daerah yang dituju adalah Walikota/Bupati dan Gubernur.

 

Moratorium izin tanaman sawit tersebut dikepalai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku koordinator program tim kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga memiliki tugas untuk melaporkan keberlangsungan program setiap enam bulan sekali atau kalau diminta Presiden. Adapun tugas masing-masing lembaga lainnya adalah sebagai berikut.

 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas untuk melakukan penundaan pelepasan ataupun tukar-menukar kawasan hutan untuk sawit, memverifikasi dan mengevaluasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan pada perkebunan sawit yang telah terbit. Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menindaklanjuti rekomendasi tim kerja soal penetapan kembali areal dari kawasan hutan yang telah melakukan pelepasan atau tukar menukar dan melaksanakan langkah hukum.

 

Moratorium ini diberikan kepada permohonan baru, permohonan yang diajukan namun belum memenuhi syarat, dan permohonan yang sudah dapat persetujuan prinsip namun belum ditata batas. Penundaan tersebut dikecualikan untuk permohonan pelepasan atau tukar menukar Kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah ditanami dan diproses.

 

Menteri Pertanian, memiliki tugas untuk menyusun dan melakukan verifikasi data serta peta izin usaha perkebunan sawit dan pendaftaran surat tanda daftar usaha perkebunan sawit. Lalu, evaluasi proses pemberian izin dan pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang sudah mengantongi izin.

 

Selain itu, Menteri Pertanian juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan pembinaan kelembagaan petani sawit guna optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan lahan untuk produktivitas sawit serta memastikan penerapan standar wajib sawit berkelanjutan (Indonesia Sustainable Palm Oil; ISPO).

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas menghentikan dan pembatalan Hak Guna Usaha dan perlu percepatan penerbitan hak tanah kepada masyarakat, dalam hal realisasi 20% tanah alokasi buat warga dari luas Hak Guna Usaha kebun sawit.

 

Menteri Dalam Negeri memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota. Sedangkan, tugas kepada kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) adalah menindaklanjuti arahan Gubernur dalam hal moratorium sawit supaya lebih tersampaikan ke tingkat daerah.

 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal memiliki tugas untuk menunda permohonan penanaman modal baru untuk perkebunan sawit atau perluasan perkebunan sawit yang telah ada yang lahannya berasal dari pelepasan atau tukar menukar Kawasan hutan.

 

SMART Legal Consulting adalah perusahaan Jasa Hukum Korporasi Indonesia. SMART telah membantu Klien dalam menangani hal-hal yang terkait dengan Hukum Investasi, seperti membantu Klien untuk mendirikan Perusahaan Langsung Asing dan Kantor Perwakilan. Kami juga membantu Klien mengenai Kepatuhan dan Layanan Hukum Korporasi.

 

Hubungi Kami Sekarang untuk mendapatkan solusi hukum Anda untuk tujuan bisnis Anda, dan tetap mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

 

E: info@smartcolaw.com

H: + 62821-1234-1235

Author: TC – Thareq Akmal Hibatullah

Follow by Email
Facebook
Google+
https://blog.smartcolaw.com/pengusaha-sawit-penting-ketahui-aturan-inpres-moratorium-ini/
Twitter
LINKEDIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*