Payung-Hukum-Bagi-Fintech-Dorong-Inovasi-Keuangan-Digital

Payung Hukum Bagi Fintech Dorong Inovasi Keuangan Digital

Industri financial technology (fintech) memiliki masa depan cemerlang sehingga perlu diberikan payung hukum yang tidak mengekang, namun tetap melindungi nasabah. Awal tahun ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berjanji segera merampungkan peraturan OJK (POJK) fintech. Saat ini regulasi tersebut sedang dalam tahap fi­nalisasi dan akan selesai dalam waktu secepatnya.

Salah satu regulasi tersebut mengatur agar semua industri fintech wajib mendaftar ke OJK. Kemudian setelah mendaftar akan diseleksi dalam uji implementasi, yaitu dengan cara masuk ke dalam regulatory sandbox, yaitu suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penye­lenggara perusahaan fintech dari sisi produk, layanan, teknologi, dan model bisnisnya. Tujuannya, memberi ruang bagi penyeleng­gara fintech untuk memastikan semuanya telah memenuhi kri­teria yang diatur OJK.

Sementara itu Bank Indonesia (BI) sudah berada satu lang­kah di depan OJK. Sejak tahun lalu, BI telah menerapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.19/14/PADG/2017 soal regulatory sandbox. Bahkan, BI mencatat hingga April 2018, sudah ada 26 peru­sahaan penyelenggara fintech terkait sistem pembayaran yang terdaftar di Bank Sentral. Angka ini bertambah 11 dari periode Maret lalu yang berjumlah 15 perusahaan fintech.
 
Adapun perusahaan fintech yang sudah mendaftar ke BI diantaranya PT Cashlez Worldwide Indonesia (Cashlez Mpos), PT Dimo Pay Indonesia (Pay by QR), PT Sprint Asia Teknologi (Bayarind Payment Gateway), PT Toko Pandai Nu­santara (Toko Pandai), PT Moneta Digital Internasional (Yook Pay). Selain itu, ada PT Money Guru Indonesia (Halo Money), PT Vir­tual Online Exchange (Duithape), PT Mitra Pembayaran Elektronik (Saldomu), PT Gapura Data Kreasi (Disitu), PT Achilles Fi­nancial Systems (PajakPay), PT Wallezz Finansial Teknologi (Wallez), PT Trusting Social Indonesia, PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme), PT Mareco Prima Mandiri (Mareco- Pay), PT Inti Prima Mandiri Utama (iPayme).

Bukan Pesaing Bagi Industri Keuangan Konvensional
Setelah semua fintech memasuki tahap regulatory sandbox, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Imaddudin Sahabat mengatakan, dari 26 perusahaan fintech terse­but, baru ada satu perusahaan yaitu PT Toko Pandai Nusantara melalui produk Toko Pandai yang berhasil lolos ke dalam ruang uji coba terbatas (regulatory sand­box) Bank Indonesia. Proses pengujian terbatas tersebut memperhatikan beberapa aspek teknis seperti model bisnis, teknologi hingga layanan bagi konsumen.

Sementara itu setelah dipelajari dan dimengerti lebih lanjut, dari sisi perbankan kehadiran fintech ini tidak dianggap sebagai persaingan atau saling makan bisnis keuangan. Masing-masing sektor baik fintech maupun per­bankan, memiliki kekhasannya masing-masing.  Fintech justru menjadi mitra strategis untuk mewujudkan satu tujuan, yakni literasi dan inklusi keuangan.

Produktivitas Fintech Semakin Cemerlang
Hingga saat ini, sekitar 55% dari total kredit yang disalurkan fintech lending disalurkan pada sektor produktif. Adapun sampai Maret 2018, jumlah pinjaman yang disalurkan fintech lending mencapai sekitar Rp 4,7 triliun. Pada akhir Desember 2017, penyaluran pinjaman baru mencapai Rp 2,56 triliun. Nominal tersebut melesat 802,32% jika dibandingkan dengan akhir 2016 yang tercatat sebesar Rp 284,15 miliar.

Kondisi tersebut sudah pasti akan terus berkembang, karena pengguna aktif teknologi internet dewasa saat ini baru 36 persen. Jadi ke depan apabila semakin banyak orang yang lebih paham tentang fintech, maka akan semakin banyak pula yang menggunakan layanan tersebut.

Dari sisi rasio kredit macet alias non performing loan (NPL) industri fintech berbasis peer to peer lending terus mengalami perbaikan di kuartal pertama tahun ini. Menurut OJK, NPL industri sampai Maret 2018 berada di level 0,5%. Sedangkan di bulan Februari 2018, kredit macet di atas 90 hari berada di angka 0,7%. Artinya ada penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Dan menurun sangat signifikan dibandingkan bulan Januari 2018, dimana NPL berada di angka 1,28%.

Oleh karena itu OJK selaku regulator juga terus melakukan diskusi dengan pelaku industri baik dari segi regulasi, upaya mitigasi risiko hingga perencanaan bisnis ke depan. Sejatinya, sampai dengan saat ini kehadiran fintech lending sangat membantu industri UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Follow by Email
Facebook
Google+
https://blog.smartcolaw.com/payung-hukum-bagi-fintech-dorong-inovasi-keuangan-digital/
Twitter
LINKEDIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*