OSS-Niat-Pemerintah-Permudah-Perizinan-Berusaha

OSS: Niat Pemerintah Permudah Perizinan Berusaha

Masih banyak kekurangan di tahap awal implementasinya.

Kemajuan teknologi dan zaman yang menawarkan segala kemudahan dan kecepatan dimanfaatkan juga instansi pemerintahan dalam pemberian perizinan berusaha. Saat ini yang tengah menjadi pusat perhatian adalah kemudahan teknologi yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kemenko Perekonomian baru-baru ini membuat suatu sistem yang diberi nama Online Single Submission (OSS).

OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya Pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.

Pemerintah berharap OSS ini dapat:

  1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;
  2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time;
  3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat;
  4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Oleh karena OSS ini adalah sarana yang disediakan pemerintah untuk kemudahan berusaha, maka para pelaku usaha diharapkan dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Baik pelaku usaha yang berbentuk badan usaha maupun perorangan. Usahanya tergolong mikro, kecil, menengah maupun besar. Usaha perorangan/badan usaha yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Maupun usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, atau terdapat komposisi modal asing.

Sebelum mengakses OSS, para pelaku usaha harus mengetahui terlebih dulu apakah usahanya adalah bidang usaha yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan untuk modal asing. Untuk mengetahuinya, pelaku usaha bisa melihatnya di dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016.

Hal lain, pelaku usaha juga harus mengetahui apakah usahanya masuk kriteria usaha mikro, kecil, menengah atau bahkan besar. Untuk ini silakan merujuk pada UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Selain itu pelaku usaha juga wajib menengok Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2012 untuk mengetahui kriteria usaha apa saja yang wajib mengurus perizinan tentang analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Perlu banyak perbaikan
Kehadiran dan kemudahan yang dijanjikan OSS disambut baik oleh pelaku usaha dan praktisi hukum. Sayangnya, implementasi awal OSS ini ternyata tidak semaksimal yang dijanjikan. Masih ada beberapa kekurangan dimana-mana.

Direktur SMART LEGAL Network, Ashariyanto salah satu praktisi hukum yang memberikan catatan. Berdasarkan temuannya, dari setidaknya 35 website perizinan yang ia pelajari, ternyata hanya ada satu website instansi yang terkoneksi dengan OSS. Artinya 34 sisanya belum terhubung dengan OSS. Ini bertolakbelakang dengan salah satu spirit dari OSS, yaitu: terintegrasi.

Masalah lain yang ditemukan adalah tidak meratanya pemahaman SDM di instansi terkait mengenai OSS. Ashariyanto mencontohkan pernah suatu saat ada petugas yang keliru membaca dokumen sehingga salah memberitahu jangka waktu maksimal pelayanan.

Oleh karenanya Ashariyanto berharap pemerintah memastikan regulasi di lingkungan kementerian, lembaga, dan daerah untuk seluruh sektor yang termasuk dalam OSS sudah sesuai dan dapat dilaksanakan dengan jelas dan detail terkait aspek penyelenggaraan dan penerbitan izin.

Bagaimana kami dapat membantu Anda?

SMART Legal Consulting adalah Konsultan Jasa Legal Korporasi. Kami memiliki pengalaman dalam membantu Klien dari segi hukum pada saat Klien kami berinvestasi di Indonesia. Mulai dari pendirian PT PMA, hingga pengurusan izin-izin usaha.

Silahkan menghubungi SMART untuk mengatur waktu pertemuan anda dengan kami:

Email : info@smartcolaw.com
Hotline/Whatsapp : +62821-1234-1235
Office : +6221-80674920

Follow by Email
Facebook
Google+
https://blog.smartcolaw.com/oss-niat-pemerintah-permudah-perizinan-berusaha/
Twitter
LINKEDIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*