Menu Rekam Data Perseroan Terbatas di OSS Dinonaktifkan, Kenali Akibatnya!

Pemerintah melalui interface di landing page situs Online Single Submission (OSS) mengumumkan bahwa menu rekam data untuk badan usaha Perseroan Terbatas per pukul 00.00 WIB tanggal 24 September 2018 dinonaktifkan. Hal tersebut terjadi karena proses sinkronisasi dan validasi akta pendirian/perubahan badan usaha telah selesai dan data yang digunakan adalah yang bersumber dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).

Hal ini seakan menjawab keluhan sebagian pelaku usaha bahwa sistem OSS yang ada sekarang belum sempurna karena belum benar-benar terintegrasi dengan sistem administrasi yang dibutuhkan di dalam dunia usaha di Indonesia.

Lebih lanjut, pengumuman tersebut menyarankan pemohon izin untuk memastikan keabsahan data dari AHU sebelum melakukan proses perizinan melalui OSS agar kesalahan penerbitan perizinan melalui OSS dapat dihindari. Jika ada ketidaksesuaian data pada akta badan usaha, data AHU, dan data NPWP, maka pemohon izin diarahkan untuk menghubungi notaris agar dilakukan penyesuaian melalui sistem digital AHU.

Praktisi hukum dari SMART Legal Consulting, Sekar Ayu Primandani, mengaku terkejut dengan perubahan yang mendadak dan tanpa adanya pemberitahuan atau pun sosialisasi sebelumnya itu.

Lebih lanjut, Sekar menjelaskan, jika berkaca pada sistem pendaftaran di OSS sebelum adanya pengumuman tersebut seperti memasukkan data ulang dari yang sebelumnya sudah dimasukkan di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik AHU, lalu dimasukkan kembali di OSS. Namun, dengan adanya perubahan di atas sekarang, maka pengulangan tersebut dapat dihindari.

Pelaku usaha dalam sistem OSS pasca perubahan hanya perlu mencocokan data yang tampil di muka OSS dengan data yang dimiliki karena data di OSS langsung tersambung dengan data yang dimiliki oleh AHU.

Jika pelaku usaha hendak melakukan perubahan atau ada ketidaksesuaian antara data yang dimiliki dengan data yang ada di muka OSS, maka pelaku usaha dapat menghubungi Notaris untuk melakukan perubahan. Notaris kemudian melakukan perubahan secara online pada SABH milik AHU.

Sekar berpendapat bahwa kebijakan Pemerintah tersebut dapat membatasi tindakan-tindakan oknum pihak yang berkepentingan semisal notaris, birokrat, atau bahkan pelaku usaha itu sendiri. Selain itu, makin sedikitnya tangan manusia yang terlibat, membuat kemungkinan kesalahan pemasukan data menjadi semakin berkurang.

“Nantinya pelaku usaha ataupun Notaris tidak bisa menghindari norma hukum terkait administrasi PT. Jadi, nggak ada lagi tuh kongkalikonguntuk menghindari berbagai persyaratan yang ada.”

Meksipun begitu, Sekar berharap Pemerintah dapat segera memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai perubahan pada sistem OSS. Termasuk mengenai bagaimana pengaruh perubahan tersebut pada status pendaftaran yang sudah dilakukan atau sedang diproses di OSS. Selain itu, patut dipertanyakan pula bagaimana pengaruh perubahan tersebut dengan perubahan atas NPWP dan kepentingan perpajakan yang tak bisa diubah begitu saja.

OSS sendiri baru saja diluncurkan oleh Pemerintah pada bulan Juli lalu sebagai jawaban atas berbelit-belitnya sistem perizinan di Indonesia. Pemerintah berharap sistem OSS dapat meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia dan membuat Indonesia semakin kompetitif mengikuti perkembangan zaman.

SMART Legal Consulting adalah perusahaan Jasa Hukum Korporasi Indonesia. SMART telah membantu Klien dalam menangani hal-hal yang terkait dengan Hukum Investasi, seperti membantu Klien untuk mendirikan Perusahaan Langsung Asing dan Kantor Perwakilan. Kami juga membantu Klien mengenai Kepatuhan dan Layanan Hukum Korporasi.

Hubungi Kami Sekarang untuk mendapatkan solusi hukum Anda untuk tujuan bisnis Anda, dan tetap mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

E: info@smartcolaw.com
H: + 62821-1234-1235

Author: TC – Thareq Akmal Hibatullah

Follow by Email
Facebook
Google+
https://blog.smartcolaw.com/menu-rekam-data-perseroan-terbatas-di-oss-dinonaktifkan-kenali-akibatnya/
Twitter
LINKEDIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*