Ini Aturan Baru Penyerahan Laporan Kegiatan Penanaman Modal ke BKPM

Ini Aturan Baru Penyerahan Laporan Kegiatan Penanaman Modal ke BKPM

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan aturan baru terkait pedoman pelaksanaan penanaman modal, yaitu Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2018 (Perka BKPM 7/2018) pada Juli 2018 lalu. Aturan tersebut menggantikan aturan yang lama, yaitu Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2017.

 

Salah satu hal yang menarik dari aturan yang baru tersebut adalah penyeragaman waktu penyerahan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke dalam triwulan. Selain itu, aturan ini muncul sebagai bentuk sinkronisasi antara Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPSE) milik BKPM, termasuk sistem LKPM, dan Online Single Submission (OSS) selaku sistem perizinan tunggal di Indonesia.

 

Adapun, mengenai perubahan tenggat waktu bagi penyerahan LKPM ke dalam triwulan, antara lain sebagai berikut.

 

Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan; Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

 

Lebih lanjut, penyerahan LKPM sekarang tidak lagi terbatas pada perusahaan penanaman modal asing, melainkan juga pengusaha nasional yang sudah mendapat perizinan usaha dari OSS. Perka BKPM 7/2018 mewajibkan bagi setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha/lokasi dengan nilai investasi lebih dari Rp 500 juta. Penyerahan tersebut dilakukan masih melalui SPIPSE.

 

Akan tetapi, sampai artikel ini diturunkan belum ada keterangan lebih lanjut dari BKPM mengenai tata cara pendaftaran bagi usaha yang belum terdaftar di SPIPSE untuk mendaftar di SPIPSE, mengingat BKPM telah menutup pendaftaran dan perubahan data pada sistem SPIPSE. BKPM telah mengalihkan semua urusan tersebut ke OSS, namun OSS sendiri belum benar-benar terintegrasi. Solusi yang memungkinkan adalah mengajukan sebatas hak akses kepada BKPM untuk melakukan pengunggahan hasil LKPM.

 

Lebih lanjut, Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA), Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A), dan Kantor Penanaman Asing Minyak dan Gas (KPA Migas) sekarang memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatannya dua kali setahun. KPPA, KP3A, KPA Migas harus menyerahkan laporan semester I paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan dan Laporan semester II paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

 

BKPM dapat memberikan sanksi administratif kepada pengusaha yang tidak menaati aturan BKPM terkait pedoman pelaksanaan modal, termasuk dalam hal penyerahan LKPM. Sanksi administratif yang dapat diberikan oleh BKPM yakni: peringatan secara tertulis atau daring; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha/ fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha/ perizinan penanaman modal/ fasilitas penanaman modal.

 

SMART Legal Consulting adalah perusahaan Jasa Hukum Korporasi Indonesia. SMART telah membantu Klien dalam menangani hal-hal yang terkait dengan Hukum Investasi, seperti membantu Klien untuk mendirikan Perusahaan Langsung Asing dan Kantor Perwakilan. Kami juga membantu Klien mengenai Kepatuhan dan Layanan Hukum Korporasi.

 

Hubungi Kami Sekarang untuk mendapatkan solusi hukum untuk tujuan bisnis Anda, dan tetap mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

 

E: info@smartcolaw.com

H: + 62821-1234-1235

Author: TC – Thareq Akmal Hibatullah

Follow by Email
Facebook
Google+
https://blog.smartcolaw.com/ini-aturan-baru-penyerahan-laporan-kegiatan-penanaman-modal-ke-bkpm/
Twitter
LINKEDIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*