Eksportir Perlu Ketahui Empat Sektor Wajib L/C Berikut Aturannya

Eksportir Perlu Ketahui Empat Sektor Wajib L/C Berikut Aturannya

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat cadangan devisa Indonesia terkuras demi menstabilkan nilai rupiah di dunia internasional. Alhasil Pemerintah perlu memutar otak dalam mengerem laju terkurasnya cadangan devisa Indonesia atau bahkan jika memungkinkan, menambah cadangan devisa rupiah.

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah terkait mengurangnya cadangan devisa Indonesia adalah memperlakukan kewajiban penggunaan Letter of Credit (L/C) bagi empat sektor usaha melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 (Permendag 94/2018).

Permendag 94/2018 tersebut merupakan amanat dari Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017 (PP 29/2017).

Adapun empat sektor usaha yang diwajibkan memakai L/C adalah mineral, batu bara, kelapa sawit, dan minyak dan gas bumi.

L/C sendiri adalah suatu kredit atau pemberitahuan kredit yang dikeluarkan oleh suatu bank devisa atas dasar permintaan importir yang menjadi nasabahnya dan ditujukan kepada eksportir sebagai penerima melalui bank korespondennya (advising bank) di luar negeri. L/C dibayarkan melalui bank devisa di dalam negeri atau lembaga pembiayaan ekspor yang dibentuk Pemerintah.

Permendag tersebut mengatur bahwa harga barang ekspor dari empat sektor (digunakan istilah harga ekspor barang tertentu) adalah sama dengan harga barang dunia. Jika harga barang dunia tidak ada, maka digunakan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau harga di negara tujuan ekspor.

Eksportir harus mencantumkan cara pembayaran L/C pada pemberitahuan ekspor barang. Lalu eksportir juga wajib menyerahkan surat pernyataan bermeterai kepada surveyor.

Ekspor barang tertentu tersebut harus disertai dengan proses verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor. Verifikasi dilakukan atas surat pernyataan yang dibuat oleh eksportir pada saat penelusuran teknis barang. Atas proses verifikasi tersebut, maka surveyor kemudian menerbitkan laporan surveyor.

Eksportir wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor barang tertentu dilengkapi dengan harga final L/C setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Laporan disampaikan secara daring lewat situs https://inatrade.kemendag.go.id.

Pengawasan terhadap pelaksanaan cara pembayaran L/C dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan menteri teknis atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Pengawasan dalam keadaan tertentu dapat dilakukan bersama dan dikoordinasikan oleh Menteri Perdagangan, dilakukan secara berkala paling sedikit sekali setahun atau kapan pun kalau dibutuhkan.

Aturan kewajiban penggunaan L/C ini dikecualikan atas barang berupa: sampel yang tidak untuk diperdagangkan; barang untuk kepentingan penelitian atau ilmu pengetahuan; dan barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri. Pengecualian hanya dapat dilakukan atas persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mengajukan permohonan secara tertulis.

Jika eksportir merasa belum mampu dalam menggunakan instrument L/C, maka dapat mengajukan penangguhan ke Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan, dengan pertimbangan dari menteri teknis dapat memberikan penangguhan, dalam hal: kontrak dengan pembeli luar negeri mengatur pembayaran bukan pakai L/C; kesanggupan eksportir; dan surat pernyataan yang mengakui kontrak dengan pembeli luar negeri yang menggunakan pembayaran selain L/C dan kesanggupan menggunakan L/C selanjutnya.

Bila eksportir berusaha untuk ‘nakal’, maka Pemerintah dapat memberikan sanksi peringatan tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin kepada eksportir.

SMART Legal Consulting adalah perusahaan Jasa Hukum Korporasi Indonesia. SMART telah membantu Klien dalam menangani hal-hal yang terkait dengan Hukum Investasi, seperti membantu Klien untuk mendirikan Perusahaan Langsung Asing dan Kantor Perwakilan. Kami juga membantu Klien mengenai Kepatuhan dan Layanan Hukum Korporasi.

Hubungi Kami Sekarang untuk mendapatkan solusi hukum Anda untuk tujuan bisnis Anda, dan tetap mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

E: info@smartcolaw.com

H: + 62821-1234-1235

Author: TC – Thareq Akmal Hibatullah

Follow by Email
Facebook
Google+
https://blog.smartcolaw.com/eksportir-perlu-ketahui-empat-sektor-wajib-l-c-berikut-aturannya/
Twitter
LINKEDIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*