Celah-OSS-dari-Sisi-Regulasi

Celah OSS dari Sisi Regulasi

Pemerintah telah meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) beberapa bulan lalu sebagai usaha peningkatan keterpaduan dan digitalisasi perizinan berusaha sehingga semakin memudahkan para pengusaha. OSS diluncurkan sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Indonesia menjadi satu dari sekian negara yang telah melakukan proses digitalisasi sistem perizinan berusaha.

Namun sistem OSS ini ternyata masih memiliki kekurangan. Misalnya sebagian pihak mempermasalahkan belum semuanya terintegrasi dengan OSS. Tak kalah penting adalah dasar hukum pengaturan OSS yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 (PP 24/2008) dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 (Perpres 91/2017).

Bentuk peraturan tersebut menimbulkan kontroversi. Apakah pantas suatu sistem yang sepenting OSS hanyadiatur dalam bentuk PP dan Perpres? Bagaimana jaminannya kepada kemudahan dan keamanan berusaha? Berikut uraian atas persoalan tersebut.

Perlu dipahami bahwa OSS sebenarnya sebagian kecil perangkat dari Pemerintah untuk memudahkan kegiatan usaha di Indonesia. Pemerintah sebelumnya telah menyederhanakan berbagai aturan dan memotong berbagai tahap perizinan usaha yang tak perlu. OSS berusaha mengimplementasikan berbagai peraturan terkait izin usaha. Sayang, hal tersebut kurang mumpuni karena masih banyaknya peraturan yang tumpang-tindih.

Sebagai contoh, Undang-Undang Lingkungan Hidup mengatur se-abreg persyaratan yang dibutuhkan untuk terbitnya izin lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, dan lain sebagainya. Sementara Perpres 91/2017 dan PP 24/2018 hanya mengarahkan untuk pemberian komitmen terlebih dahulu. Baru kemudian diselesaikan AMDAL, UKL-UPL, dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat potensi pertentangan antara OSS dan UU Lingkungan Hidup.

Pertentangan antara dua peraturan dan UU Lingkungan Hidup di atas jelas melanggar asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal yang sama ditegaskan dalam Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, materi muatan Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 12 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Sehingga dengan demikian apa yang sudah diatur di dalam UU Lingkungan Hidup seharusnya tidak serta merta diabaikan begitu saja.

Untuk mengantisipasi tumpang tindih tersebut seharusnya pemerintah membentuk omnibus law, yaitu satu peraturan yang nanti akan mencakup seluruh aturan mengenai perizinan berusaha di Indonesia dari A sampai Z. Bentuk ini mencoba meniru yang ada di Amerika Serikat. Hal tersebut mencegah adanya tumpang-tindih peraturan dan memudahkan para pihak terkait perizinan usaha untuk mencermati aturan perizinan usaha di Indonesia.

Terlepas dari itu, harus kita pahami mengenai tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah. Usaha penghapusan berbagai rintangan berusaha sudah dilakukan Pemerintah dari Paket Kebijakan Ekonomi I sampai XVI. Dari pola yang dapat kita lihat, maka diharapkan Pemerintah akan membuat segala perubahan secara bertahap, termasuk soal OSS ini.

Bagaimana kami dapat membantu Anda?
SMART Legal Consulting adalah Konsultan Jasa Legal Korporasi. Kami memiliki pengalaman dalam membantu Klien dari segi hukum pada saat Klien kami berinvestasi di Indonesia. Mulai dari pendirian PT PMA, hingga pengurusan izin-izin usaha.

Silahkan menghubungi SMART untuk mengatur waktu pertemuan anda dengan kami:

Email : info@smartcolaw.com
Hotline/Whatsapp : +62821-1234-1235
Office : +6221-80674920

Author: TC-Thareq Akmal Hibatullah

Follow by Email
Facebook
Google+
https://blog.smartcolaw.com/celah-oss-dari-sisi-regulasi/
Twitter
LINKEDIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*