OSS: Niat Pemerintah Permudah Perizinan Berusaha

Masih banyak kekurangan di tahap awal implementasinya.

Kemajuan teknologi dan zaman yang menawarkan segala kemudahan dan kecepatan dimanfaatkan juga instansi pemerintahan dalam pemberian perizinan berusaha. Saat ini yang tengah menjadi pusat perhatian adalah kemudahan teknologi yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kemenko Perekonomian baru-baru ini membuat suatu sistem yang diberi nama Online Single Submission (OSS).

OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Selengkapnya

Pangkas Proses Perizinan, Pemerintah Luncurkan Perizinan Online Tunggal

Meski masih terkendala pembentukan Satgas Percepatan Berusaha, pemerintah siap meluncurkan sistem perizinan terpadu atau one single submission (OSS) pada 21 Mei 2018. Melalui OSS ini, pemerintah berusaha memberikan kemudahan kepada investor besar ataupun kecil dalam mengurus perizinan usaha secara online.

Investor bisa langsung mendapatkan pengesahan pendirian usaha melalui sistem yang disediakan oleh BKPM atau pemerintah. Investor bisa memasukkan seluruh data yang diminta yang terdapat di dalam akta notaris perusahaan juga informasi lain seperti jumlah investasi, lokasi, dan lainnya.

Selengkapnya

Nomor Induk Kepabeanan Dalam Kegiatan Ekspor Impor

Dalam Kegiatan ekspor dan impor perlu diperhatikan mengenai legalitas yang harus dimiliki.  Dari sekian banyak legalitas, salah satu dokumen perizinan yang wajib dimiliki adalah Nomor Induk Kepabenan (“NIK”). Hal mana Perusahaan atau perorangan yang akan melakukan kegiatan impor atau ekspor, dan akan memasukkan barang ke wilayah Pabean Indonesia, wajib terlebih dahulu memiliki NIK.

Kewajiban memiliki NIK diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 Tentang Registrasi Kepabeanan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-10/BC/2014 tentang Petunjuk pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.

Selengkapnya

Prosedur Pendirian Perusahaan Dengan Modal Asing

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia, baik dengan menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri, dan dilakukan dengan cara mendirikan badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT PMA).

Prosedur pendirian PT PMA secara garis besar sama dengan mendirikan suatu perusahaan lokal (PT Lokal).  Namun demikian, terdapat tiga perbedaan yang mencolok dalam mendirikan PT PMA dibandingkan dengan mendirikan PT Lokal, yaitu:

Selengkapnya

Mekanisme Buka Blokir API Sesuai Permendag 70 2015

LEWAT WAKTU PENYESUAIAN IZIN IMPOR? TIDAK USAH KHAWATIR, BERIKUT TATA CARA PENGURUSAN API SETELAH 30 JUNI 2016.

Sebagaimana diketahui bahwa pada bulan-bulan sebelum tanggal 30 Juni 2016, para pengusaha dan/atau perusahaan di Indonesia yang melakukan kegiatan impor, berlomba-lomba untuk sesegera mungkin melakukan penyesuaian Izin Impornya, yaitu Angka Pengenal Impor (“API”) sebagaimana kewajiban ini diamanatkan dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Perdagangan 70 tahun 2015 tentang Angka Pengenal Impor (“Permendag No.70/2015”).

Selengkapnya