Cara Pengisian LKPM Bagi Perusahaan yang Sudah Berproduksi Komersial

Terbitnya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 (Perka BKPM 7/2018) menandakan munculnya aturan baru terkait penanaman modal di Indonesia. Aturan tersebut menggantikan aturan yang lama, yaitu Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2017. Salah satu hal yang menarik adalah usaha integrasi antara Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) BKPM dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Pada artikel sebelumnya, telah dijelaskan mengenai pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi secara komersial. Artikel ini akan menjelaskan mengenai pengisian LKPM bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi secara komersial.

Selengkapnya

Cara Pengisian LKPM Bagi Perusahaan Belum Berproduksi Komersial

Terbitnya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Perka BKPM 7/2018) menandakan munculnya aturan baru terkait penanaman modal di Indonesia. Aturan tersebut menggantikan aturan yang lama, yaitu Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2017.

Salah satu hal yang menarik adalah usaha integrasi antara Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) BKPM dan sistem Online Single Submission (OSS).

Selengkapnya

Pengusaha Sawit Penting Ketahui Aturan Inpres Moratorium Ini

Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 (Inpres 8/2018) terkait penundaan sementara (moratorium) izin tanaman sawit. Moratorium tersebut sebenarnya sudah direncanakan semenjak April 2016 lalu. Namun baru dilaksanakan mulai September 2018 lalu. Moratorium tersebut berlaku paling lama untuk tiga tahun ke depan.

Moratorium tersebut bertujuan untuk hilirisasi dan peremajaan tanaman sawit. Selain itu, Pemerintah hendak menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembenahan perizinan yang ada. Pemerintah berharap dengan moratorium izin tanaman sawit, maka tanaman sawit milik masyarakat bisa terdongkrak tingkat produktivitasnya.

Selengkapnya

Eksportir Perlu Ketahui Empat Sektor Wajib L/C Berikut Aturannya

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat cadangan devisa Indonesia terkuras demi menstabilkan nilai rupiah di dunia internasional. Alhasil Pemerintah perlu memutar otak dalam mengerem laju terkurasnya cadangan devisa Indonesia atau bahkan jika memungkinkan, menambah cadangan devisa rupiah.

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah terkait mengurangnya cadangan devisa Indonesia adalah memperlakukan kewajiban penggunaan Letter of Credit (L/C) bagi empat sektor usaha melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 (Permendag 94/2018).

Selengkapnya

Celah OSS dari Sisi Regulasi

Pemerintah telah meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) beberapa bulan lalu sebagai usaha peningkatan keterpaduan dan digitalisasi perizinan berusaha sehingga semakin memudahkan para pengusaha. OSS diluncurkan sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Indonesia menjadi satu dari sekian negara yang telah melakukan proses digitalisasi sistem perizinan berusaha.

Namun sistem OSS ini ternyata masih memiliki kekurangan. Misalnya sebagian pihak mempermasalahkan belum semuanya terintegrasi dengan OSS. Tak kalah penting adalah dasar hukum pengaturan OSS yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 (PP 24/2008) dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 (Perpres 91/2017).

Selengkapnya