Potensi Bisnis Teknologi Finansial Syariah di Indonesia

Bagi anda yang ingin melirik bisnis financial technology/Teknologi finansial(Tekfin), mungkin bisa mulai memikirkan untuk ikut mengkhususkan pada jenis pinjaman berbasis syariah (Tekfin syariah). Sebab, ‘pemain’ di sektor ini masih terbilang sedikit.  
Seperti yang dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baru ada satu perusahaan Tekfin peer to peer (P2P) lending yang terdaftar di OJK dengan menjalankan prinsip syariah.

Hingga maret 2018, terdapat 145.965 entitas penyedia dana Tekfin P2P, meningkat 44,61 persen. Sementara jumlah peminjam mencapai 1.032.776 orang, meningkat 297,78 persen. Perkembangan industri keuangan syariah juga terus menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga maret 2018, perbankan syariah mencatatkan aset Rp.439,32 triliun, tumbuh 19,33 persen.

Selengkapnya

Prosedur Investasi Asing di Indonesia

“Saat ini, BKPM dapat memberikan persetujuan Izin Prinsip atau Izin Investasi kepada investor asing, sebelum PT didirikan.”

Untuk mempermudah Investor Asing melakukan investasi di Indonesia, Pemerintah merevisi ketentuan mengenai Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal yang telah berlaku. Seperti yang kita ketahui, Izin Prinsip Penanaman Modal (“Izin Prinsip”) merupakan izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai atau melanjutkan usaha.

Sebelum adanya Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2016 (“Perka BKPM No. 6/2016”), Izin Prinsip hanya diberikan kepada Investor Asing ketika PT sudah terbentuk. Sedangkan saat ini, BKPM juga memberikan persetujuan Izin Prinsip atau Izin Investasi kepada investor asing, sebelum PT didirikan.

Selengkapnya

Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas

Memulai suatu bisnis tidak cukup hanya bermodalkan materi. Seorang “Entrepreneur” atau pengusaha juga harus membekali dirinya dengan pengetahuan hukum yang cukup. Walaupun nantinya urusan hukum akan ditangani oleh divisi hukum yang lazim dimiliki sebuah perusahaan, namun memiliki pengetahuan hukum, setidaknya untuk hal-hal mendasar terkait hukum perusahaan tetap diperlukan.

Hal-hal mendasar terkait hukum perusahaan yang perlu dipahami seorang pengusaha yang menjalankan bisnis dalam bentuk perseroan terbatas (PT atau perseroan) antara lain terkait organ-organ di dalam perseroan. Untuk mengetahui pengaturan mengenai organ perseroan, maka rujukannya adalah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Selengkapnya

BKPM: 3 Sektor Investasi Yang Menjadi Fokus Pemerintah

Pemerintah genjot investasi di tiga sektor. BKPM menetapkan 10 negara investor prioritas.

Menteri Koordinator Perekonomiaan, Darmin Nasution berniat memprioritaskan investasi di tiga sektor, yakni manufaktur, pariwisata, dan perikanan. “Tiga sektor itu paling cepat pengaruhnya ke pendapatan,” kata Darmin di kediamannya, pekan lalu.

Menurut Darmin, investor potensial maupun pasar sektor perikanan sudah ada dan tinggal digenjot. Berbeda dengan sektor manufaktur, yang pasarnya tengah menurun seiring lesunya perekonomian dunia. Meski begitu, Darmin memandang sektor manufaktur sama pentingnya dengan pariwisata dan perikanan bagi perekonomian Indonesia. “Yang paling krusial adalah mengundang investor.”

Selengkapnya

Memahami Definisi “Inter Alia” Dalam Perjanjian

Inter alia, suatu istilah dalam bahasa Latin. Padanan kata dalam bahasa Indonesianya adalah “antara lain” atau “di antaranya” dalam perjanjian. Dalam bahasa Inggris adalah “among  other things”.

Penggunaan “inter alia”, “antara lain”, “di antaranya”, “among other things”, pada dasarnya bermaksud untuk menjelaskan suatu hal yang general dengan menyebutkan hal-hal khusus melalui penguraian contoh atau hal-hal yang termasuk di dalamnya, namun tidak hanya terbatas pada hal-hal yang disebutkan.

Selengkapnya