Nomor Induk Kepabeanan Dalam Kegiatan Ekspor Impor

Dalam Kegiatan ekspor dan impor perlu diperhatikan mengenai legalitas yang harus dimiliki.  Dari sekian banyak legalitas, salah satu dokumen perizinan yang wajib dimiliki adalah Nomor Induk Kepabenan (“NIK”). Hal mana Perusahaan atau perorangan yang akan melakukan kegiatan impor atau ekspor, dan akan memasukkan barang ke wilayah Pabean Indonesia, wajib terlebih dahulu memiliki NIK.

Kewajiban memiliki NIK diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 Tentang Registrasi Kepabeanan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-10/BC/2014 tentang Petunjuk pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.

Selengkapnya

Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas

Memulai suatu bisnis tidak cukup hanya bermodalkan materi. Seorang “Entrepreneur” atau pengusaha juga harus membekali dirinya dengan pengetahuan hukum yang cukup. Walaupun nantinya urusan hukum akan ditangani oleh divisi hukum yang lazim dimiliki sebuah perusahaan, namun memiliki pengetahuan hukum, setidaknya untuk hal-hal mendasar terkait hukum perusahaan tetap diperlukan.

Hal-hal mendasar terkait hukum perusahaan yang perlu dipahami seorang pengusaha yang menjalankan bisnis dalam bentuk perseroan terbatas (PT atau perseroan) antara lain terkait organ-organ di dalam perseroan. Untuk mengetahui pengaturan mengenai organ perseroan, maka rujukannya adalah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Selengkapnya

Prosedur Pendirian Perusahaan Dengan Modal Asing

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia, baik dengan menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri, dan dilakukan dengan cara mendirikan badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT PMA).

Prosedur pendirian PT PMA secara garis besar sama dengan mendirikan suatu perusahaan lokal (PT Lokal).  Namun demikian, terdapat tiga perbedaan yang mencolok dalam mendirikan PT PMA dibandingkan dengan mendirikan PT Lokal, yaitu:

Selengkapnya

Strategi Pengajuan Laporan Pidana

Kemarin klien kami bertanya, “Kalau kita ajukan laporan ke polisi, bisa dituntut balik gak?” Menurut anda bagaimana?

Siapapun punya hak hukum untuk membuat laporan pidana atas suatu dugaan tindak pidana. Tapi apakah laporan tersebut punya dasar untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib?

Sepanjang yang disampaikan adalah kebenaran yang memiliki dasar hukum serta didukung alat bukti yang cukup, silahkan saja. Kalau sekedar mengajukan laporan pidana yang pokrol bambu, semua juga bisa, tapi buat apa?

Selengkapnya