Artikel

A Brief Explanation about The The New Regulation of The Use of Foreign Workers In Indonesia

This is a short explanation of the new regulations regarding the use of foreign workers in Indonesia.

As one of the countries with the largest economic commodities in Asia, Indonesia provides companies with the opportunity to employ foreign workers. This is considered an effort to increase competitiveness in the domestic job market and support long-term economic growth.

Despite the frequent protest, in fact, the use of foreign workers in Indonesia is increasingly popular over time. To maintain the stability of the job market, the government has made some regulations on the use of foreign workers in Indonesia through labor laws, ministerial regulations, and presidential regulations.

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
https://blog.smartcolaw.com/a-brief-explanation-about-the-the-new-regulation-of-the-use-of-foreign-workers-in-indonesia/
Twitter
LINKEDIN

What You Need to Know About Registering Business to DPMPTSP

Intend do to business activities in Indonesia? Understand what you must know about registering the business permissions and activities to DPMPTSP

As a businessperson who wants to expand or open your business legally in Indonesia, you must know about Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP/The Investment Board One Stop-Service). The regulation of DPMPTSP is stipulated on The Presidential Regulation of No. 97 the Year 2014.

What is the relation between DPMPTSP and the one-stop service in The Investment Coordinating Board (BPKM)? While the one-stop service of BKPM holds the service and coordinate the investment registration on the center, the DPMPTSP holds the investment registration service in each region (city/Regency) of Indonesia.

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
https://blog.smartcolaw.com/what-you-need-to-know-about-registering-business-to-dpmptsp/
Twitter
LINKEDIN

Cara Pengisian LKPM Bagi Perusahaan yang Sudah Berproduksi Komersial

Terbitnya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 (Perka BKPM 7/2018) menandakan munculnya aturan baru terkait penanaman modal di Indonesia. Aturan tersebut menggantikan aturan yang lama, yaitu Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2017. Salah satu hal yang menarik adalah usaha integrasi antara Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) BKPM dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Pada artikel sebelumnya, telah dijelaskan mengenai pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi secara komersial. Artikel ini akan menjelaskan mengenai pengisian LKPM bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi secara komersial.

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
https://blog.smartcolaw.com/cara-pengisian-lkpm-bagi-perusahaan-yang-sudah-berproduksi-komersial/
Twitter
LINKEDIN

Cara Pengisian LKPM Bagi Perusahaan Belum Berproduksi Komersial

Terbitnya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Perka BKPM 7/2018) menandakan munculnya aturan baru terkait penanaman modal di Indonesia. Aturan tersebut menggantikan aturan yang lama, yaitu Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2017.

Salah satu hal yang menarik adalah usaha integrasi antara Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) BKPM dan sistem Online Single Submission (OSS).

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
https://blog.smartcolaw.com/cara-pengisian-lkpm-bagi-perusahaan-belum-berproduksi-komersial/
Twitter
LINKEDIN

Pengusaha Sawit Penting Ketahui Aturan Inpres Moratorium Ini

Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 (Inpres 8/2018) terkait penundaan sementara (moratorium) izin tanaman sawit. Moratorium tersebut sebenarnya sudah direncanakan semenjak April 2016 lalu. Namun baru dilaksanakan mulai September 2018 lalu. Moratorium tersebut berlaku paling lama untuk tiga tahun ke depan.

Moratorium tersebut bertujuan untuk hilirisasi dan peremajaan tanaman sawit. Selain itu, Pemerintah hendak menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembenahan perizinan yang ada. Pemerintah berharap dengan moratorium izin tanaman sawit, maka tanaman sawit milik masyarakat bisa terdongkrak tingkat produktivitasnya.

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
https://blog.smartcolaw.com/pengusaha-sawit-penting-ketahui-aturan-inpres-moratorium-ini/
Twitter
LINKEDIN