Artikel

Tantangan Pengembangan Fintech: Human Capital Technology

Industri financial technology (fintech) di Indonesia perlu menjawab tantangan perkembangan zaman untuk terus maju dengan pesat. Setiap hari masyarakat sebagai pelanggan dari fintech merasa terakomodasi dengan berbagai layanan yang disediakan oleh berbagai perusahaan fintech. Oleh karena itu sudah sepatutnya fintech terus meningkatkan modal sumber daya manusianya (human capital) di samping modal keuangannya (financial capital).

Mira Sonia, Direktur Pemasaran PT Swakarya Insan Mandiri (SIM Group) mengatakan bahwa fintech adalah heart of digital business, garda depan perekonomian dan bisnis digital saat ini.Oleh karena itu, menurutnya, perusahaan fintech perlu memperhatikan pengelolaan karyawan di industri yang masih terhitung baru ini. Khususnya di bidang rekrutmen SDM dan segala hal yang berhubungan dengan hubungan industrial atau industrial relation seperti: pengelolaan kontrak kerja karyawan, penyimpanan kontrak kerja, regulasi pemerintah dan sebagainya.

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
https://blog.smartcolaw.com/tantangan-pengembangan-fintech-human-capital-technology/
Twitter
LINKEDIN

Tantangan Industri Keuangan: Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 449 pengaduan masyarakat mengenai transparansi layanan jasa keuangan sepanjang tahun 2013 hingga 2018. Pengaduan tersebut sebagian besar mengenai keterbukaan informasi produk atau layanan perbankan yang dianggap tidak sesuai dengan penawaran di awal. Ada 238 aduan.

Aduan berikutnya adalah mengenai restrukturisasi kredit atau pembiayaan, kesulitan pencairan atau klaim asuransi dan permasalahan agunan atau jaminan.

Terkait dengan aduan tentang tidak transparannya produk perbankan, OJK mencatat hal itu sebagai akibat dari kekurangpahaman pada awal perjanjian. Biasanya pada tahap awal, pemberi layanan keuangan tidak memberikan penjelasan lengkap mengenai produk yang ditawarkan. Jika timbul masalah, kekurangpahaman tersebut kemudian merugikan bagi konsumen. Di sisi lain, perbankan menganggap calon konsumen sudah mengerti risiko dari kredit yang diberikan

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
https://blog.smartcolaw.com/tantangan-industri-keuangan-peningkatan-literasi-keuangan-masyarakat/
Twitter
LINKEDIN

Pangkas Proses Perizinan, Pemerintah Luncurkan Perizinan Online Tunggal

Meski masih terkendala pembentukan Satgas Percepatan Berusaha, pemerintah siap meluncurkan sistem perizinan terpadu atau one single submission (OSS) pada 21 Mei 2018. Melalui OSS ini, pemerintah berusaha memberikan kemudahan kepada investor besar ataupun kecil dalam mengurus perizinan usaha secara online.

Investor bisa langsung mendapatkan pengesahan pendirian usaha melalui sistem yang disediakan oleh BKPM atau pemerintah. Investor bisa memasukkan seluruh data yang diminta yang terdapat di dalam akta notaris perusahaan juga informasi lain seperti jumlah investasi, lokasi, dan lainnya.

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
https://blog.smartcolaw.com/pangkas-proses-perizinan-pemerintah-luncurkan-perizinan-online-tunggal/
Twitter
LINKEDIN

Potensi Bisnis Teknologi Finansial Syariah di Indonesia

Bagi anda yang ingin melirik bisnis financial technology/Teknologi finansial(Tekfin), mungkin bisa mulai memikirkan untuk ikut mengkhususkan pada jenis pinjaman berbasis syariah (Tekfin syariah). Sebab, ‘pemain’ di sektor ini masih terbilang sedikit.  
Seperti yang dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baru ada satu perusahaan Tekfin peer to peer (P2P) lending yang terdaftar di OJK dengan menjalankan prinsip syariah.

Hingga maret 2018, terdapat 145.965 entitas penyedia dana Tekfin P2P, meningkat 44,61 persen. Sementara jumlah peminjam mencapai 1.032.776 orang, meningkat 297,78 persen. Perkembangan industri keuangan syariah juga terus menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga maret 2018, perbankan syariah mencatatkan aset Rp.439,32 triliun, tumbuh 19,33 persen.

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
https://blog.smartcolaw.com/potensi-bisnis-teknologi-finansial-syariah-di-indonesia/
Twitter
LINKEDIN

Prosedur Investasi Asing di Indonesia

“Saat ini, BKPM dapat memberikan persetujuan Izin Prinsip atau Izin Investasi kepada investor asing, sebelum PT didirikan.”

Untuk mempermudah Investor Asing melakukan investasi di Indonesia, Pemerintah merevisi ketentuan mengenai Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal yang telah berlaku. Seperti yang kita ketahui, Izin Prinsip Penanaman Modal (“Izin Prinsip”) merupakan izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai atau melanjutkan usaha.

Sebelum adanya Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2016 (“Perka BKPM No. 6/2016”), Izin Prinsip hanya diberikan kepada Investor Asing ketika PT sudah terbentuk. Sedangkan saat ini, BKPM juga memberikan persetujuan Izin Prinsip atau Izin Investasi kepada investor asing, sebelum PT didirikan.

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
https://blog.smartcolaw.com/prosedur-investasi-asing-di-indonesia/
Twitter
LINKEDIN