Nomor Pendaftaran Barang, Dokumen Impor pengawasan Pra Pasar dan Pengawasan di Pasar

Pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan upaya penyederhanaan terhadap perizinan Impor, namun demikian upaya penyederhanaan dimaksud bukan berarti melonggarkan terhadap pengawasan barang Impor.

Melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.72/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.14/M-Dag/Per/3/2007 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan (“Permendang 72/9/2015”), Pemerintah Indonesia bermaksud untuk meningkatkan daya saing industri nasional, dengan mencabut dan memperbaharui beberapa kententuan perizinan khususnya terkait pengawasan pra pasar terhadap barang impor yang diwajibkan memenuhi Standar Nasional Indonesia (“SNI”).

Selengkapnya

Seluk Beluk Izin Impor di Indonesia

PROSEDUR IZIN IMPOR DI INDONESIA (UPDATE 2016)

API hanya dapat diajukan oleh kantor pusat perusahaan importir, akan tetapi Keberlakuan API dimaksud dapat digunakan oleh seluruh kantor cabang importir di seluruh wilayah indonesia. 

impor-blog-smart

Kegiatan impor barang menjadi salah satu kebutuhan yang penting dalam rangka memenuhi kebutuhan komoditi produk dalam negeri. Karenanya, Para pengusaha melihat kegiatan impor sebagai salah satu peluang investasi yang sangat besar saat ini.

Atas hal di atas, Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai hal-hal yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan dalam melakukan kegiatan impor, termasuk mengenai komoditi produk yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan untuk di impor, kuota impor, perizinan untuk melakukan impor.

Selengkapnya

Importir Wajib Menyesuaikan Izin Impornya Paling Lambat Juni 2016

Jika tidak melakukan penyesuaian, maka perusahaan terancam tidak dapat melakukan impor.

import-blog-smart

Pada 1 Januari 2016, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan terbaru mengenai izin impor melalui Peraturan Peraturan Menteri Peradagangan No.70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (“PERMENDAG No.70/2015”) sehingga peraturan mengenai izin impor terdahulu dinyatakan sudah tidak berlaku.

Berdasarkan PERMENDAG No.70/2015, perusahaan importir yang berdiri di Indonesia dan telah memiliki izin impor atau dikenal dengan Angka engenal Impor (API) wajib untuk menyesuaikan dengan dengan ketentuan yang tercantum dalam PERMENDAG No.70/2015. Hal mana, penyesuain API sendiri belaku bagi Pemegang API UMUM (API-U) maupun API PRODUSEN (API-P).

Selengkapnya

Memahami Definisi “Inter Alia” Dalam Perjanjian

Inter alia, suatu istilah dalam bahasa Latin. Padanan kata dalam bahasa Indonesianya adalah “antara lain” atau “di antaranya” dalam perjanjian. Dalam bahasa Inggris adalah “among  other things”.

Penggunaan “inter alia”, “antara lain”, “di antaranya”, “among other things”, pada dasarnya bermaksud untuk menjelaskan suatu hal yang general dengan menyebutkan hal-hal khusus melalui penguraian contoh atau hal-hal yang termasuk di dalamnya, namun tidak hanya terbatas pada hal-hal yang disebutkan.

Selengkapnya

Sudah Tepatkah Anda Menggunakan Frase “Vice Versa” Dalam Perjanjian?

Vice versa adalah istilah latin yang diterjemahkan secara literal ke dalam bahasa Inggris menjadi “the other way around” atau “the position being reversed”. Dalam bahasa Indonesia, terjemahan yang sepadan dengan makna tersebut adalah “sebaliknya”.

Vice versa ini digunakan untuk menjelaskan suatu kebalikan dari pernyataan sebelumnya.  Kata ini sering digunakan dalam perjanjian untuk menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang sifatnya apabila kewajiban atau hak tersebut dikenakan terhadap salah satu pihak, maka hak atau kewajiban itu juga akan berlaku terhadap pihak yang lainnya. Sehingga bersifat berlaku sebaliknya.

Selengkapnya