Prosedur-Investasi-Asing-di-Indonesia

Prosedur Investasi Asing di Indonesia

“Saat ini, BKPM dapat memberikan persetujuan Izin Prinsip atau Izin Investasi kepada investor asing, sebelum PT didirikan.”

Untuk mempermudah Investor Asing melakukan investasi di Indonesia, Pemerintah merevisi ketentuan mengenai Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal yang telah berlaku. Seperti yang kita ketahui, Izin Prinsip Penanaman Modal (“Izin Prinsip”) merupakan izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai atau melanjutkan usaha.

Sebelum adanya Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2016 (“Perka BKPM No. 6/2016”), Izin Prinsip hanya diberikan kepada Investor Asing ketika PT sudah terbentuk. Sedangkan saat ini, BKPM juga memberikan persetujuan Izin Prinsip atau Izin Investasi kepada investor asing, sebelum PT didirikan.

Izin Prinsip juga merupakan persyaratan untuk perizinan lain untuk selanjutnya yang menjadi kewenangan Pemerintah maupun kewenangan Daerah untuk mengeluarkan perizinan seperti :

  1. Izin Lokasi;
  2. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  3. Izin Lingkungan; dan
  4. Sertifikat Kelayakan Operasional dan Izin Operasional.

Kemudahan Perizinan di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus

Kini pemerintah juga memberikan kemudahan bagi Perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri ataupun di Kawasan Ekonomi Khusus yang telah mendapatkan Izin Prinsip. Setelah mendapatkan izin prinsip, perusahaan tersebut dapat memulai aktivitas konstruksi walau belum mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Lingkungan. Selain itu, IMB dan Izin Lingkungan dapat diproses bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi.

Sebagai contoh, PT X berlokasi di Kawasan Industri Karawang dan telah mendapatkan Izin Prinsip, namun belum memiliki IMB atau Izin Lingkungan. Kini, PT X diizinkan untuk memulai aktivitas konstruksi, dan secara bersama dapat mengurus IMB dan Izin Lingkungannya. Sehingga PT X dapat berproduksi komersial ketika sudah memiliki IMB dan Izin Lingkungan.

Perusahaan Publik vs DNI

Pemerintah Indonesia membatasi kepemilikan saham investor asing dalam suatu perusahaan PMA sebagaimana diatur dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). Namun demikian, untuk investasi portfolio asing pada PMA yang bersifat terbuka, tidak tunduk pada DNI.

Sebagai contoh, terdapat perusahaan Asing di bidang Industri Farmasi Obat Jadi yang memiliki kepemilikan saham Asing sebanyak 85% yang merupakan batas maksimum Investasi Asing sesuai DNI. Jika orang atau badan hukum asing melakukan investasi portfolio melalui saham terdaftar di pasar modal, maka perusahaan tersebut tidak tunduk pada ketentuan pembatasan investasi asing yang diatur dalam DNI.

Penerbitan Izin Investasi Dalam 3 Jam

Perlu diketahui bahwa Izin Investasi merupakan Izin Prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu. Perka BKPM No. 6/2016 mengkategorikan perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin Investasi yakni:

  1. Perusahaan di bidang usaha tertentu yang menjadi bagian dari mata rantai produksi (supply chain), dengan persyaratan menyampaikan surat pernyataan atau nota kesepahaman sebagai pemasok dari perusahaan pengguna produk yang akan dihasilkan;
  2. Perusahaan yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus; dan/atau
  3. Proyek infrastruktur di sektor:
    1. Energi dan sumber daya mineral;
    2. Komunikasi dan informatika;
    3. Perhubungan;
    4. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Dalam Perka BKPM No. 6/2016 juga diatur mengenai percepatan penerbitan izin investasi dalam 3 jam oleh BKPM. Percepatan penerbitan Izin Investasi ini diberikan kepada perusahaan yang paling sedikit memiliki nilai investasi sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan menyerap tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 (seribu) orang.

BKPM akan menerbitkan izin investasi paling lama 3 (tiga) jam kerja sejak diterimanya permohonan lengkap dan benar sebagaimana diatur pada Perka BKPM No. 6/2016.

Bagaimana kami dapat membantu Anda?

SMART Legal Consulting adalah Konsultan Jasa Legal Korporasi. Kami memiliki pengalaman dalam membantu Klien dari segi hukum pada saat Klien kami berinvestasi di Indonesia. Mulai dari pendirian PT PMA, hingga pengurusan izin-izin usaha.

Silahkan menghubungi SMART untuk mengatur waktu pertemuan anda dengan kami:

E: info@smartcolaw.com

H: +62821-1234-1235

O: 021-80674920

Author :

Laura Reggyna / Bimo Prasetio

Follow by Email
Facebook
Google+
http://blog.smartcolaw.com/prosedur-investasi-asing-di-indonesia/
Twitter
LINKEDIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*