Pangkas-Proses-Perizinan,-Pemerintah-Luncurkan-Perizinan-Online-Tunggal

Pangkas Proses Perizinan, Pemerintah Luncurkan Perizinan Online Tunggal

Meski masih terkendala pembentukan Satgas Percepatan Berusaha, pemerintah siap meluncurkan sistem perizinan terpadu atau one single submission (OSS) pada 21 Mei 2018. Melalui OSS ini, pemerintah berusaha memberikan kemudahan kepada investor besar ataupun kecil dalam mengurus perizinan usaha secara online.

Investor bisa langsung mendapatkan pengesahan pendirian usaha melalui sistem yang disediakan oleh BKPM atau pemerintah. Investor bisa memasukkan seluruh data yang diminta yang terdapat di dalam akta notaris perusahaan juga informasi lain seperti jumlah investasi, lokasi, dan lainnya.

Investor juga tidak akan menemukan kesulitan dalam memperoleh informasi seputar insentif perpajakan dari pemerintah yang memberikan kemudahan dalam menjalankan bisnis semacam tax holiday atau tax allowance.

Jika semua persyaratan sudah dipenuhi oleh perusahaan yang mengajukan izin usaha, secara otomatis investor akan tercatat dalam sistem OSS. Investor perorangan dan perseroan cukup membawa akte notaris perusahaan untuk mendapatkan izin usaha ke BKPM atau pemerintah daerah.

Sistem ini memungkinkan untuk mengetahui apakah izin usaha sudah keluar atau belum, sehingga kementerian terkait atau pemerintah daerah dapat menindaklanjuti jika ditemukan kendala di lapangan. Sistem berbasis daring ini nantinya yang akan melakukan seluruh proses pengajuan izin mulai di tingkat pusat hingga daerah.

Landasan hukum sistem perizinan online telah disiapkan yang nantinya akan dituangkan dalam peraturan pemerintah. Investor yang mengajukan izin usaha akan memperoleh dokumen dasar berusaha, yaitu; pengesahan badan usaha seperti koperasi, PT, CV, Firma dan perorangan yang akan langsung disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sistem yang telah terintegrasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Ditjen Pajak Kementerian Keuangan ini yang nantinya akan mengeluarkan pengesahan badan usaha disertai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang akan memakan waktu sekitar 5-10 menit.

Bagaimana kami dapat membantu Anda?
SMART Legal Consulting adalah Konsultan Jasa Legal Korporasi. Kami memiliki pengalaman dalam membantu Klien dari segi hukum pada saat Klien kami berinvestasi di Indonesia. Mulai dari pendirian PT PMA, hingga pengurusan izin-izin usaha.

Silahkan menghubungi SMART untuk mengatur waktu pertemuan anda dengan kami:
Email : info@smartcolaw.com
Hotline/Whatsapp : +62821-1234-1235
Office : +6221-80674920

Author: TC – DA

Follow by Email
Facebook
Google+
http://blog.smartcolaw.com/pangkas-proses-perizinan-pemerintah-luncurkan-perizinan-online-tunggal/
Twitter
LINKEDIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*