Nomor Pendaftaran Barang, Dokumen Impor pengawasan Pra Pasar dan Pengawasan di Pasar

Pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan upaya penyederhanaan terhadap perizinan Impor, namun demikian upaya penyederhanaan dimaksud bukan berarti melonggarkan terhadap pengawasan barang Impor.

Melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.72/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.14/M-Dag/Per/3/2007 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan (“Permendang 72/9/2015”), Pemerintah Indonesia bermaksud untuk meningkatkan daya saing industri nasional, dengan mencabut dan memperbaharui beberapa kententuan perizinan khususnya terkait pengawasan pra pasar terhadap barang impor yang diwajibkan memenuhi Standar Nasional Indonesia (“SNI”).

Adapun penyederhanaan perizinan yang dimaksud dalam Permendag No. 72/9/2015 adalah penghapusan Surat Pendaftaran Barang (“SPB”). Perlu untuk diketahui bahwa SPB digunakan sebagai salah satu dokumen yang wajib dilampirkan pada saat pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (“PIB”).

Dengan dihapusnya mengenai SPB tersebut, pelaku usaha yang akan melakukan impor barang harus memiliki Nomor Pendaftaran Barang (“NPB”) dan Nomor Registrasi Produk (“NRP”). NPB sendiri memiliki kegunaan bagi produk impor yang akan diperdagangkan di dalam negeri, sedangkan NRP peruntukannya bagi produk yang berasal dalam negeri. Dengan demikian, pelaku usaha wajib memiliki NPB dan/atau NRP sebagaimana dimaksud.

npb-blog-smart

Sebelum melakukan impor pelaku usaha yang hendak melakukan pengurusan NPB, permohonannya diajukan kepada Direktorat Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

  1. Angka Pengenal Impor (“API”);
  2. SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian yang masih terpelihara kesesuaiannya yang diterbitkan oleh Lembaga penilaian kesesuaian penerbit;
  3. Surat pendaftaran/izin tipe barang yang telah diatur sesuai dengan ketentuan barang; dan
  4. Foto barang yang didaftarkan berikut kemasannya jika barang tersebut dikemas.

 Konsekuensi barang impor yang tidak dilengkapi dokumen NPB

Mengapa NPB bersifat penting? Karena pelaku usaha yang memiliki barang impor dan barang tersebut wajib SNI dan berada di kawasan pabean, maka barang impor dimaksud tidak dapat memasuki daerah pabean tanpa NPB. Dalam hal pelaku usaha tidak memiliki NPB maka barang yang sudah diimpor tersebut sama sekali tidak dapat diedarkan atau diperdagangkan, dan wajib di Re-ekspor atau dimusnahkan oleh pelaku usaha.

Kemudian, bagi pelaku usaha yang telah memiliki NPB namun tidak mencantumkan NPB pada barang atau kemasan barang yang akan diperjualbelikan akan dikenakan sanksi administratif. jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak melaksanakan perintah pada sanksi tersebut, pemerintah akan memberlakukan sanksi lanjutan berupa pembekuan NPB, dan memerintakan kepada pelaku usaha untuk melakukan penarikan barang dari peredaran dengan batasan waktu penarikan sesuai dengan kondisi dan geografis masing-masing daerah.

Bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan re-ekspor atau pemusnahan dan tidak melaksanakan penarikan barang dari peredaran selain terancam perizinan usahanya dicabut. Lebih jauh apabila pelaku usaha tidak mengindahkan ketentuan SNI dengan tetap memproduksi atau memperdagangkan barang tidak memenuhi kesesuaian standar barang yang wajib SNI diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen.

Ali Imron/Asharyanto

Bagaimana kami dapat membantu Anda?

SMART Legal Consulting adalah Indonesian Corporate Legal Services. Kami memiliki pengalaman dalam membantu Klien dari segi hukum pada saat Klien kami berinvestasi di Indonesia, termasuk melakukan pengurusan izin-izin usaha perusahaan-perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kami memiliki pengetahuan, pengalaman, dan hubungan yang baik dalam mengajukan izin impor.

Silahkan menghubungi SMART untuk mengatur waktu pertemuan anda dengan kami:

E: info@smartcolaw.com

H: +62821-1234-1235

O: +6221- 2278-3385

Follow by Email
Facebook
Google+
http://blog.smartcolaw.com/nomor-pendaftaran-barang-dokumen-impor-pengawasan-pra-pasar-dan-pengawasan-di-pasar/
Twitter
LINKEDIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*