izinexim

Nomor Induk Kepabeanan Dalam Kegiatan Ekspor Impor

Dalam Kegiatan ekspor dan impor perlu diperhatikan mengenai legalitas yang harus dimiliki.  Dari sekian banyak legalitas, salah satu dokumen perizinan yang wajib dimiliki adalah Nomor Induk Kepabenan (“NIK”). Hal mana Perusahaan atau perorangan yang akan melakukan kegiatan impor atau ekspor, dan akan memasukkan barang ke wilayah Pabean Indonesia, wajib terlebih dahulu memiliki NIK.

Kewajiban memiliki NIK diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 Tentang Registrasi Kepabeanan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-10/BC/2014 tentang Petunjuk pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.

Secara hukum, NIK merupakan nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Pengguna Jasa (Importir, Eksportir, PPJK, dan/atau Pengangkut) sehubungan dengan pemasukan dan pengeluaran barang di Pabean Indonesia.

Prosedur Untuk Mendapatkan NIK

Untuk dapat memperoleh NIK, Pengguna Jasa wajib melakukan dan melalui hal-hal sebagai berikut:

  1. Mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  2. Mengisi formulir isian sesuai dengan jenis Registrasi Kepabeanan yang diajukan;
  3. Melengkapi dokumen persyaratan untuk kelengkapan registrasi;
  4. Pemeriksaan Dokumen Registrasi Kepabeanan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai;
  5. Jika Dokumen Registrasi Kepabeanan, disetujui, maka Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai akan memberikan persetujuan, dan NIK Terbit; atau
  6. Jika Dokumen Registrasi Kepabeanan, ditolak, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai akan memberikan persetujuan akan memberikan surat penolakan yang disertai alasannya.

Catatan: Jangka waktu tanggapan Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai akan memberikan persetujuan terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan kurang lebih 5 (lima) sampai 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda terima permohonan Registrasi Kepabeanan.

NIK yang diterbitkan dapat digunakan sebagai identitas untuk akses kepabeanan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab bagi Pengguna Jasa yang bersangkutan.

Persyaratan Untuk Mendapatkan NIK

Bukan rahasia umum, bahwa dalam mengajukan dokumen perizinan memerlukan dokumen-dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi/dilengkapi oleh Pemohon.

Karenanya, dalam bahasan kali ini, dokumen persyaratan yang wajib dilengkapi untuk mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan adalah sebagai berikut:

  1. Legalitas Perusahaan

a. Akta Pendirian dan Perubahan, Serta Surat Keputusan kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia milik perusahaan.

b. Surat Keterangan Domisili

c. NPWP Perusahaan

d. Izin Usaha terdiri dari :

I. Bagi Importir berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API).

II. Eksportir berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

III. Pengurusan Pengusaha Jasa kepabeanan (PPJK), berupa Nomor Pokok PPJK.

IV. Pengangkut berupa Surat Izin Usaha Pengangkutan (SIUJP).

e. Identitas Penanggung Jawab dan komisaris (KTP dan NPWP).

  1. Dokumen Perusahaan

a. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);

b. NPWP Pabrik/Gudang;

c. Dokumen Penguasaan  Kantor/pabrik (Sertifikat HGB/Perjanjian Sewa/Perjanjian Hak Pakai);

d. Sertifikat ISO

e. Bukti keanggotaaan Asosiasi Importir (jika ada);

f. Bagan Struktur Organisasi Perusahaan dan Jumlah Karyawan Perusahaan;

g. Laporan Keuangan terakhir Perusahaan;

h. Rekening Koran atas Nama Perusahaan;

i. Laporan Audit KA, Pajak dan Bea Cukai;

j. Ijazah Kualifikasi Kepala Bagian/Manajer Pembukuan (Akuntansi);

k. Surat Keterangan Fasilitas Impor lainnya (jika ada).

Dokumen yang ajukan tersebut akan dinilai oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai. Karenanya, kelengkapan dokumen menjadi bagian penting dalam permohonan NIK dan dapat mempengaruhi proses penyelesaian untuk terbitnya NIK.

Ali Imron.

Bagaimana kami dapat membantu Anda?

SMART Legal Consulting adalah Indonesian Corporate Legal Services. Kami memiliki pengalaman dalam membantu Klien dari segi hukum pada saat Klien kami berinvestasi di Indonesia, termasuk melakukan pengurusan izin-izin usaha perusahaan-perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kami memiliki pengetahuan, pengalaman, dan hubungan yang baik dalam mengajukan izin impor.

Hubungi Kami Sekarang, di:

E:  info@smartcolaw.com

H: +62821-1234-1235

O: +6221- 2278-3385

Follow by Email
Facebook
Google+
http://blog.smartcolaw.com/nomor-induk-kepabeanan-dalam-kegiatan-ekspor-impor/
Twitter
LINKEDIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*