blog.smartcolaw.co.id

Mekanisme Buka Blokir API Sesuai Permendag 70 2015

LEWAT WAKTU PENYESUAIAN IZIN IMPOR? TIDAK USAH KHAWATIR, BERIKUT TATA CARA PENGURUSAN API SETELAH 30 JUNI 2016.

Sebagaimana diketahui bahwa pada bulan-bulan sebelum tanggal 30 Juni 2016, para pengusaha dan/atau perusahaan di Indonesia yang melakukan kegiatan impor, berlomba-lomba untuk sesegera mungkin melakukan penyesuaian Izin Impornya, yaitu Angka Pengenal Impor (“API”) sebagaimana kewajiban ini diamanatkan dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Perdagangan 70 tahun 2015 tentang Angka Pengenal Impor (“Permendag No.70/2015”).

Merujuk pada Permendag No.70/2015 sangat terang dikatakan bahwa Perusahaan yang tidak melakukan penyesuaian API-nya maka secara otomatis API yang dimiliki akan terblokir sehingga tidak dapat melakukan kegiatan impor (lihat juga: Jika tidak melakukan penyesuaian, maka perusahaan terancam tidak dapat melakukan impor).

 Akan tetapi, fakta dilapangan bertolak belakang, dimana jangka waktu selama 6 bulan yang diberikan oleh Pemerintah untuk melakukan penyesuaian API rupanya tidaklah cukup. Karena banyak ditemukan perusahaan-perusahaan yang belum melakukan penyesuaian atas API-nya.

Karena itu, pemerintah melalui Direktorat Impor Kementrian Perdagangan memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki API untuk melakukan penyesuaian terhadap Permendag No.70/2015 walaupun sudah lewat batas waktu yang ditentukan, 30 Juni 2016. Angina segar ini tentunya dapat segera disambut pula oleh perusahaan-perusahaan importir, karena hal itu, kami memandang perlunya pengetahuan secara menyeluruh mengenai tata cara penyesuaian API setelah tanggal 30 Juni 2016 berikut ini:

Mekanisme Membuka Blokir

Sangat jelas dikatakan dalam Permendag No.70/2015 bahwa perusahaan yang lalai melakukan penyesuaian API maka izin API-nya terbelokir. Untuk itu, para perusahaan-perusahaan yang izin API-nya terblokir diwajibkan untuk mengajukan permohonan tertulis ke Instansi berwenang dimana API yang dimiliki oleh Perusahaan saat ini, diantaranya:

  1. Pemilik API-U atau API-P yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) atau terkualifikasi sebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengajukan permohonan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal.
  1. Pemilik API-U atau API-P yang berstatus perusahaan lokal atau swasta nasional dan API-P bagi perusahaan atau kontraktor dibidang energi, minyak bumi dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian kontrak kerjasama dengan pemerintah Indonesia dapat mengajukan permohonan ke Kepala Dinas Provinsi melalui Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selain permohonan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan yang hendak melakukan buka blokir wajib melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan serta membawa dokumen asli perusahaan, dengan jangka waktu proses pengurusan berkisar antara 14 sampai dengan 20 hari kerja.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Mengajukan Permohonan Penyesuaian API.

Dalam proses penyesuaian API atau dalam mengajukan permohonan API baru, pemohon harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

  1. Penandatangan izin API harus Direktur. Namun, apabila Direktur berhalangan maka dapat diserahkan kepada pihak lain, dengan catatan harus memiliki Surat Kuasa untuk menandatangani API. 

Khusus bagi perusahaan yang memiliki Direktur lebih dari (1) maka salah satu penandatangan harus salah satu nya Direktur Utama/Direktur.

  1. Referensi Bank, dokumen ini wajib  distempel Bank dimaksud dan ditujukan kepada instansi yang berwenang.
  1. Perhatikan Zonasi Domisili Perusahaan (Rencana Detail Tata Ruang).

Sebagai contoh: wilayah  propinsi DKI Jakarta telah diberlakukan pengaturan Zonasi sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi. Untuk Perusahaan lokal jika domisili perusahaan berada di zona perumahan, prasarana umum, pemerintahan harus membuat surat pernyataan bersedia pindah dengan batas waktu sampai tanggal 18 Februari 2017.

Namun, Jika perusahaan berada di virtual office sudah diperbolehkan dengan syarat membuat surat pernyataan bermaterai. Adapun untuk perusahaan yang berdomisili di zona kawasan hijau, hingga saat ini masih belum diperbolehkan.

Sedangkan untuk berstatus PMA, perusahaan tidak diperbolehkan menggunakan virtual office.

  1. Bukti Kepemilikan Tempat

Perjanjian Sewa yang masa berlakunya akan habis minimal 3 bulan haru membuat surat pernyataan akan memperpanjang masa sewa minimal 1 tahun. Jika lokasi kantor merupakan milik sendiri, wajib memperlihatkan Sertifikat Tanah (atas nama perusahaan atau nama yang tercantum dalam akta perusahaan). Jika sertifikat belum HGB atas nama Perusahaan atau nama yang berbeda harus ada surat pernyataan atau surat perjanjian pinjam pakai.

Bagaimana kami dapat membantu Anda?

SMART Legal Consulting adalah Indonesia Corporate Legal Services yang memiliki pengalaman dalam membantu Klien dari segi hukum pada saat Klien kami berinvestasi di Indonesia, termasuk memastikan izin-izin usaha perusahaan-perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kami memiliki pengetahuan, pengalaman, dan koneksi dalam mengajukan izin impor maupun penyesuaian izin impor sebagaimana dimaksud di atas.

Silahkan menghubungi SMART Help Desk untuk mengatur waktu pertemuan anda dengan kami:

E:  info@smartcolaw.com

H: +62821-1234-1235

Follow by Email
Facebook
Google+
http://blog.smartcolaw.com/mekanisme-buka-blokir-api-sesuai-permendag-70-2015/
Twitter
LINKEDIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*