Artikel

Payung Hukum Bagi Fintech Dorong Inovasi Keuangan Digital

Industri financial technology (fintech) memiliki masa depan cemerlang sehingga perlu diberikan payung hukum yang tidak mengekang, namun tetap melindungi nasabah. Awal tahun ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berjanji segera merampungkan peraturan OJK (POJK) fintech. Saat ini regulasi tersebut sedang dalam tahap fi­nalisasi dan akan selesai dalam waktu secepatnya.

Salah satu regulasi tersebut mengatur agar semua industri fintech wajib mendaftar ke OJK. Kemudian setelah mendaftar akan diseleksi dalam uji implementasi, yaitu dengan cara masuk ke dalam regulatory sandbox, yaitu suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penye­lenggara perusahaan fintech dari sisi produk, layanan, teknologi, dan model bisnisnya. Tujuannya, memberi ruang bagi penyeleng­gara fintech untuk memastikan semuanya telah memenuhi kri­teria yang diatur OJK.

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
http://blog.smartcolaw.com/payung-hukum-bagi-fintech-dorong-inovasi-keuangan-digital/
Twitter
LINKEDIN

Industri Asuransi Menggeliat Seiring Kebangkitan Fintech

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin memacu umat manusia untuk berpikir secara inovatif. Perkembangan telepon pintar atau android yang baru beberapa tahun belakangan ini disambut dengan penciptaan aplikasi-aplikasi modern yang memudahkan kehidupan masyarakat. Kini setiap orang bisa memenuhi kebutuhan mereka dari bangun tidur sampai akan tidur lagi, karena keputusan itu sudah ada di tangan mereka. Melalui aplikasi yang melayani angkutan, pengiriman, berita, komunikasi, dan lain-lain, membuat kita semua merasakan manfaat dari inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi tersebut.

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
http://blog.smartcolaw.com/industri-asuransi-menggeliat-seiring-kebangkitan-fintech/
Twitter
LINKEDIN

Tantangan Pengembangan Fintech: Human Capital Technology

Industri financial technology (fintech) di Indonesia perlu menjawab tantangan perkembangan zaman untuk terus maju dengan pesat. Setiap hari masyarakat sebagai pelanggan dari fintech merasa terakomodasi dengan berbagai layanan yang disediakan oleh berbagai perusahaan fintech. Oleh karena itu sudah sepatutnya fintech terus meningkatkan modal sumber daya manusianya (human capital) di samping modal keuangannya (financial capital).

Mira Sonia, Direktur Pemasaran PT Swakarya Insan Mandiri (SIM Group) mengatakan bahwa fintech adalah heart of digital business, garda depan perekonomian dan bisnis digital saat ini.Oleh karena itu, menurutnya, perusahaan fintech perlu memperhatikan pengelolaan karyawan di industri yang masih terhitung baru ini. Khususnya di bidang rekrutmen SDM dan segala hal yang berhubungan dengan hubungan industrial atau industrial relation seperti: pengelolaan kontrak kerja karyawan, penyimpanan kontrak kerja, regulasi pemerintah dan sebagainya.

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
http://blog.smartcolaw.com/tantangan-pengembangan-fintech-human-capital-technology/
Twitter
LINKEDIN

Tantangan Industri Keuangan: Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 449 pengaduan masyarakat mengenai transparansi layanan jasa keuangan sepanjang tahun 2013 hingga 2018. Pengaduan tersebut sebagian besar mengenai keterbukaan informasi produk atau layanan perbankan yang dianggap tidak sesuai dengan penawaran di awal. Ada 238 aduan.

Aduan berikutnya adalah mengenai restrukturisasi kredit atau pembiayaan, kesulitan pencairan atau klaim asuransi dan permasalahan agunan atau jaminan.

Terkait dengan aduan tentang tidak transparannya produk perbankan, OJK mencatat hal itu sebagai akibat dari kekurangpahaman pada awal perjanjian. Biasanya pada tahap awal, pemberi layanan keuangan tidak memberikan penjelasan lengkap mengenai produk yang ditawarkan. Jika timbul masalah, kekurangpahaman tersebut kemudian merugikan bagi konsumen. Di sisi lain, perbankan menganggap calon konsumen sudah mengerti risiko dari kredit yang diberikan

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
http://blog.smartcolaw.com/tantangan-industri-keuangan-peningkatan-literasi-keuangan-masyarakat/
Twitter
LINKEDIN

Pangkas Proses Perizinan, Pemerintah Luncurkan Perizinan Online Tunggal

Meski masih terkendala pembentukan Satgas Percepatan Berusaha, pemerintah siap meluncurkan sistem perizinan terpadu atau one single submission (OSS) pada 21 Mei 2018. Melalui OSS ini, pemerintah berusaha memberikan kemudahan kepada investor besar ataupun kecil dalam mengurus perizinan usaha secara online.

Investor bisa langsung mendapatkan pengesahan pendirian usaha melalui sistem yang disediakan oleh BKPM atau pemerintah. Investor bisa memasukkan seluruh data yang diminta yang terdapat di dalam akta notaris perusahaan juga informasi lain seperti jumlah investasi, lokasi, dan lainnya.

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
http://blog.smartcolaw.com/pangkas-proses-perizinan-pemerintah-luncurkan-perizinan-online-tunggal/
Twitter
LINKEDIN