Artikel

Cara Pengisian LKPM Bagi Perusahaan Belum Berproduksi Komersial

Terbitnya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Perka BKPM 7/2018) menandakan munculnya aturan baru terkait penanaman modal di Indonesia. Aturan tersebut menggantikan aturan yang lama, yaitu Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2017.

Salah satu hal yang menarik adalah usaha integrasi antara Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) BKPM dan sistem Online Single Submission (OSS).

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
http://blog.smartcolaw.com/cara-pengisian-lkpm-bagi-perusahaan-belum-berproduksi-komersial/
Twitter
LINKEDIN

Pengusaha Sawit Penting Ketahui Aturan Inpres Moratorium Ini

Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 (Inpres 8/2018) terkait penundaan sementara (moratorium) izin tanaman sawit. Moratorium tersebut sebenarnya sudah direncanakan semenjak April 2016 lalu. Namun baru dilaksanakan mulai September 2018 lalu. Moratorium tersebut berlaku paling lama untuk tiga tahun ke depan.

Moratorium tersebut bertujuan untuk hilirisasi dan peremajaan tanaman sawit. Selain itu, Pemerintah hendak menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembenahan perizinan yang ada. Pemerintah berharap dengan moratorium izin tanaman sawit, maka tanaman sawit milik masyarakat bisa terdongkrak tingkat produktivitasnya.

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
http://blog.smartcolaw.com/pengusaha-sawit-penting-ketahui-aturan-inpres-moratorium-ini/
Twitter
LINKEDIN

Ini Aturan Baru Penyerahan Laporan Kegiatan Penanaman Modal ke BKPM

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan aturan baru terkait pedoman pelaksanaan penanaman modal, yaitu Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2018 (Perka BKPM 7/2018) pada Juli 2018 lalu. Aturan tersebut menggantikan aturan yang lama, yaitu Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2017.

Salah satu hal yang menarik dari aturan yang baru tersebut adalah penyeragaman waktu penyerahan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke dalam triwulan. Selain itu, aturan ini muncul sebagai bentuk sinkronisasi antara Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPSE) milik BKPM, termasuk sistem LKPM, dan Online Single Submission (OSS) selaku sistem perizinan tunggal di Indonesia.

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
http://blog.smartcolaw.com/ini-aturan-baru-penyerahan-laporan-kegiatan-penanaman-modal-ke-bkpm/
Twitter
LINKEDIN

Eksportir Perlu Ketahui Empat Sektor Wajib L/C Berikut Aturannya

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat cadangan devisa Indonesia terkuras demi menstabilkan nilai rupiah di dunia internasional. Alhasil Pemerintah perlu memutar otak dalam mengerem laju terkurasnya cadangan devisa Indonesia atau bahkan jika memungkinkan, menambah cadangan devisa rupiah.

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah terkait mengurangnya cadangan devisa Indonesia adalah memperlakukan kewajiban penggunaan Letter of Credit (L/C) bagi empat sektor usaha melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 (Permendag 94/2018).

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
http://blog.smartcolaw.com/eksportir-perlu-ketahui-empat-sektor-wajib-l-c-berikut-aturannya/
Twitter
LINKEDIN

Kini NPWP Badan Dapat Diperoleh Melalui SABH dan OSS

Kemajuan teknologi dan zaman yang menawarkan kemudahan untuk mengakses segala update juga dimanfaatkan oleh Instansi Pemerintahan. Saat ini yang tengah menjadi pusat perhatian adalah kemudahan teknologi yang dibuat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu suatu sistem yang diberi nama OSS alias Online Single Submission (OSS).

Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya Pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
http://blog.smartcolaw.com/kini-npwp-badan-dapat-diperoleh-melalui-sabh-dan-oss/
Twitter
LINKEDIN