Artikel

Pangkas Proses Perizinan, Pemerintah Luncurkan Perizinan Online Tunggal

Meski masih terkendala pembentukan Satgas Percepatan Berusaha, pemerintah siap meluncurkan sistem perizinan terpadu atau one single submission (OSS) pada 21 Mei 2018. Melalui OSS ini, pemerintah berusaha memberikan kemudahan kepada investor besar ataupun kecil dalam mengurus perizinan usaha secara online.

Investor bisa langsung mendapatkan pengesahan pendirian usaha melalui sistem yang disediakan oleh BKPM atau pemerintah. Investor bisa memasukkan seluruh data yang diminta yang terdapat di dalam akta notaris perusahaan juga informasi lain seperti jumlah investasi, lokasi, dan lainnya.

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
http://blog.smartcolaw.com/pangkas-proses-perizinan-pemerintah-luncurkan-perizinan-online-tunggal/
Twitter
LINKEDIN

Potensi Bisnis Teknologi Finansial Syariah di Indonesia

Bagi anda yang ingin melirik bisnis financial technology/Teknologi finansial(Tekfin), mungkin bisa mulai memikirkan untuk ikut mengkhususkan pada jenis pinjaman berbasis syariah (Tekfin syariah). Sebab, ‘pemain’ di sektor ini masih terbilang sedikit.  
Seperti yang dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baru ada satu perusahaan Tekfin peer to peer (P2P) lending yang terdaftar di OJK dengan menjalankan prinsip syariah.

Hingga maret 2018, terdapat 145.965 entitas penyedia dana Tekfin P2P, meningkat 44,61 persen. Sementara jumlah peminjam mencapai 1.032.776 orang, meningkat 297,78 persen. Perkembangan industri keuangan syariah juga terus menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga maret 2018, perbankan syariah mencatatkan aset Rp.439,32 triliun, tumbuh 19,33 persen.

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
http://blog.smartcolaw.com/potensi-bisnis-teknologi-finansial-syariah-di-indonesia/
Twitter
LINKEDIN

Prosedur Investasi Asing di Indonesia

“Saat ini, BKPM dapat memberikan persetujuan Izin Prinsip atau Izin Investasi kepada investor asing, sebelum PT didirikan.”

Untuk mempermudah Investor Asing melakukan investasi di Indonesia, Pemerintah merevisi ketentuan mengenai Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal yang telah berlaku. Seperti yang kita ketahui, Izin Prinsip Penanaman Modal (“Izin Prinsip”) merupakan izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai atau melanjutkan usaha.

Sebelum adanya Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2016 (“Perka BKPM No. 6/2016”), Izin Prinsip hanya diberikan kepada Investor Asing ketika PT sudah terbentuk. Sedangkan saat ini, BKPM juga memberikan persetujuan Izin Prinsip atau Izin Investasi kepada investor asing, sebelum PT didirikan.

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
http://blog.smartcolaw.com/prosedur-investasi-asing-di-indonesia/
Twitter
LINKEDIN

Nomor Induk Kepabeanan Dalam Kegiatan Ekspor Impor

Dalam Kegiatan ekspor dan impor perlu diperhatikan mengenai legalitas yang harus dimiliki.  Dari sekian banyak legalitas, salah satu dokumen perizinan yang wajib dimiliki adalah Nomor Induk Kepabenan (“NIK”). Hal mana Perusahaan atau perorangan yang akan melakukan kegiatan impor atau ekspor, dan akan memasukkan barang ke wilayah Pabean Indonesia, wajib terlebih dahulu memiliki NIK.

Kewajiban memiliki NIK diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 Tentang Registrasi Kepabeanan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-10/BC/2014 tentang Petunjuk pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
http://blog.smartcolaw.com/nomor-induk-kepabeanan-dalam-kegiatan-ekspor-impor/
Twitter
LINKEDIN

Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas

Memulai suatu bisnis tidak cukup hanya bermodalkan materi. Seorang “Entrepreneur” atau pengusaha juga harus membekali dirinya dengan pengetahuan hukum yang cukup. Walaupun nantinya urusan hukum akan ditangani oleh divisi hukum yang lazim dimiliki sebuah perusahaan, namun memiliki pengetahuan hukum, setidaknya untuk hal-hal mendasar terkait hukum perusahaan tetap diperlukan.

Hal-hal mendasar terkait hukum perusahaan yang perlu dipahami seorang pengusaha yang menjalankan bisnis dalam bentuk perseroan terbatas (PT atau perseroan) antara lain terkait organ-organ di dalam perseroan. Untuk mengetahui pengaturan mengenai organ perseroan, maka rujukannya adalah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Selengkapnya

Follow by Email
Facebook
Google+
http://blog.smartcolaw.com/tugas-dan-tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas/
Twitter
LINKEDIN